Sleman – Untuk mengambil suatu kebijakan, Pemerintah membutuhkan data yang akurat sebagai landasan pengambilan keputusan. Untuk itu, ketepatan data dalam mengambil suatu keputusan adalah hal yang mutlak. Namun yang menjadi masalah adalah banyaknya versi data mengenai suatu permasalahan yang kompleks, sehingga memunculkan perbedaan.

Nur Khotimah, seorang Spesialis Analisis Data menuturkan, diperlukan sinkronisasi data agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berjalan dengan maksimal. Ia mengambil contoh penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Menurut Nur, dalam mengambil keputusan dalam menghadapi pandemi, dibutuhkan integritas data untuk memahami strategi apa yang diambil agar dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam pengendalian COVID-19. Data tersebut tidak hanya didapatkan dari Kementerian Kesehatan atau dari data Pemerintah Daerah, tetapi perlu adanya sinkronisasi untuk mengukur data yang sama.

“Sinkronisasi data yang terdampak itu bukan hanya masalah kesehatan tapi masalah perekonomian juga, masalah pendidikan juga mulai terdampak, nah bagaimana cara kita mengukurnya jika tidak ada satu data yang terintegrasi atau data yang sama,” jelas Nur Khotimah saat mengisi Webinar Strategi Penguatan Data dalam Pencegahan dan Pengendalian Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman melalui Live Streaming di kanal Youtube SlemanTV pada Rabu (29/9/2021).

Nur menambahkan pada contoh pemberitaan nasional yang berhubungan dengan berbagai dinas dan kementerian terkait pemberitaan mengenai COVID-19.

“Dilihat dari sini (contoh beberapa berita nasional COVID-19) ada beberapa dinas atau kementerian yang terlibat, seperti Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan, disini ada Kementerian Pariwisata, ada Kementerian Ketenagakerjaan, yang terakhir ada Kementerian Sosial,” tambahnya.

Dari pihak yang terlibat itu perlu dilakukan sinkronisasi data dalam satu lingkup yang telah diintegrasikan agar dapat menyatukan data tersebut dalam satu data Indonesia.

“Tentunya dari kementerian yang tadi, kita harus ada dalam satu lingkup data yang memang terintegrasi, bagaimana ketika beberapa kementerian itu bisa menyatukan data itu dengan satu data Indonesia yang mengarah ke satu standar data, satu meta data, buku referensi data nasional dan interoperabilitas data,” ujar Nur

Data yang sudah diintegrasikan tersebut kemudian dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan juga mampu menjadi bahan literasi bagi masyarakat melalui visualisasi dan publikasi data.

“Yang sudah kita integrasikan apakah itu bermanfaat, tidak hanya untuk pemerintah tapi bisa jadi bahan literasi untuk masyarakat bagaimana caranya pasti visualisasi atau publikasi, prinsip visualisasi dan publikasi sebenarnya tujuannya untuk mengeksplor, menghitung, dan menyampaikan,” jelas Nur. (Rep Nikke)