Wajib Diumumkan Berkala

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 21/Kep.Ka.Dinas/VIII/2025 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sleman

Nomor	Ringkasan Informasi
	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Memuat informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja badan publik.
1.	Visi dan Misi Kabupaten Sleman
2.	Profil Organisasi Perangkat Daerah
3.	Profil Kepala Perangkat Daerah
4.	Program dan Kegiatan Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Proses Bisnis Peta Proses Bisnis
5.	Agenda Berisi informasi mengenai jadwal kegiatan, acara, dan aktivitas resmi yang diikuti dan/atau diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, baik yang akan datang maupun yang telah dilaksanakan.
6.	Ringkasan Informasi Kinerja Dinas Kominfo Memuat informasi seputar capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi LKjIP 2017 LKjIP 2018 LKjIP 2019 LKjIP 2020 LKjIP 2021 LKjIP 2022 LKjIP 2023 LKjIP 2024 LKjIP 2025 Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 – 2021 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024 Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025
7.	Ringkasan Laporan Keuangan Dinas Kominfo Memuat informasi mengenai pengelolaan keuangan dinas, termasuk realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kominfo. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Neraca Keuangan Sem I Tahun 2019 Neraca Keuangan Tahun 2018 dan Tahun 2019 Neraca Keuangan Tahun 2020 Neraca Keuangan Tahun 2022 CALK Semester I Tahun 2019 CALK Semester II Tahun 2019 CALK Semester I Tahun 2020 CALK Semester II Tahun 2020 CALK Semester I Tahun 2022 CALK Semester II Tahun 2022 Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran, Neraca, dan CALK) Tahun 2021 Semester II Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran, Neraca, dan CALK) Tahun 2023 Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran, Neraca, dan CALK) Tahun 2024 Semester I Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran, Neraca, dan CALK) Tahun 2024 Semester II Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran, Neraca, dan CALK) Tahun 2025 Semester I Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran, Neraca, dan CALK) Tahun 2025 Semester II Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran, Neraca, dan CALK) Tahun 2026 Semester I
8.	Informasi tentang pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Pemerintah Memuat daftar informasi rencana pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, sebagai bentuk transparansi dalam proses pengadaan pemerintah. Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2017 Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2018 Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2019 Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2020 Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2021 Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2022 Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2023 Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2024 Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2025 Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2026 Daftar Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 (berjalan) Daftar Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 (berjalan)
9.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat Memuat prosedur yang harus dilakukan dalam kondisi darurat untuk meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan.
10.	Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik Berisi penjelasan mengenai hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik serta mekanisme permohonan dan penyelesaian perolehan informasi. Alur PPID SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik SOP Pengajuan Keberatan atas Informasi Publik SOP Uji-Konsekuensi Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme persetujuan dan/atau penyelesaian penyelesaian ( Tidak ada* Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme persetujuan dan/atau penyelesaian penyelesaian)*
11.	Perjanjian Kinerja dari Perangkat Daerah Memuat dokumen perjanjian kinerja antara pimpinan dan unit kerja sebagai komitmen pencapaian target kinerja dalam periode tertentu. Perjanjian Kinerja 2019 Perjanjian Perubahan Kinerja 2019 Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Perjanjian Kinerja 2024 Perjanjian Perubahan Kinerja 2024 Perjanjian Kinerja 2025 Perjanjian Kinerja 2026
12.	Informasi tata cara pengaduan dilindungi izin atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik
13.	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Menyajikan data dan informasi terkait permohonan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2019 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2020 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2021 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2022 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2023 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2024 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2025 Jumlah Aduan Tahun 2017 Jumlah Aduan Tahun 2018 Jumlah Aduan Tahun 2019 – 2020 Jumlah Aduan Tahun 2021 Jumlah Aduan Tahun 2022 Jumlah Aduan Tahun 2023 Jumlah Aduan Tahun 2024 Jumlah Aduan Tahun 2025
14.	Daftar LHKPN Memuat daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setiap tahunnya sebagai bentuk transparansi dan instrumen pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
15.	Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Memuat informasi terkait saluran dan mekanisme pelaporan serta tindak lanjut pengaduan masyarakat atas dugaan yang sah.