Salah satu program unggulan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Sleman dalam implementasi Smart Regency (Kabupaten Cerdas) adalah SIKPA (Sistem Informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak). SIKPA merupakan aplikasi online berbasis web untuk mencatat dan melaporkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) di Kabupaten Sleman.

“Latar belakang dibangun SIKPA ini karena kami menghadapi laporan-laporan tentang kasus-kasus kekerasan sehingga membutuhkan ketersediaan data-data yang akurat, up to date dan terintegrasi dengan mitra kerja kami di tingkat kabupaten dan tentunya untuk pemantauan dan evaluasi serta mendukung terwujudnya smart regency,” ungkap Mafilindati Nuraini, Kepala Dinas P3AP2KB saat Paparan Implementasi Program Smart Regency di Smart Room Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sleman, Rabu (9/10/2019).

Mafilinda juga menjelaskan bahwa tujuannya adalah terdokumentasinya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani FPK2PA secara online, menjadi alat untuk memantau dan mengevaluasi pelayanan bagi korban kekerasan. Selain itu tersedianya data tersebut juga bisa dimanfaatkan bagi para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta proses pengambilan keputusan.

Tahapan pencatatan dan pelaporan korban kekerasannya yaitu dari aduan korban dicatat di formulir oleh penerima laporan (PKK Dusun, Kader di Kecamatan, Polsek, Puskesmas, KUA), kemudian formulir tersebut akan dikirim ke petugas entri di Polres, Dinas Sosial, dan RSUD untuk diinputkan data kasusnya.

Lingkup pencatatan dalam SIKPA sendiri adalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan berbasis gender. “Kekerasan terhadap laki-laki juga bisa dilaporkan, tidak akan kita hilangkan tapi memang bentuk UPTD kita perempuan dan anak,” ungkap Mafilinda.

Untuk menghindari data dobel, dilakukan validasi setiap tiga bulan sekali oleh FPK2PA Kecamatan dan setiap bulan oleh FPK2PA Kabupaten kemudian dilaporkan di Dinas P3AP2KB setiap tiga bulan.

Aplikasi SIKPA ini tidak bisa diakses oleh masyarakat umum namun hanya pihak-pihak tertentu saja agar bisa menjaga privasi dari keluarga maupun dari korban kekerasan itu sendiri.

Terkait program smart regency yang menjadi visi Kabupaten Sleman, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan ekosistem smart regency rutin mengadakan paparan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua OPD dijadwalkan memaparkan kewajiban dan program-progam unggulannya. Kegiatan ini untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan smart regency oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai Peraturan Bupati Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Masterplan Pengembangan Smart Regency Kabupaten Sleman 2017-2026.(Rep Anis)