Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sleman menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Aduan Triwulan II Tahun 2026, Kamis (16/7/2026) di Ruang Rapat Sembada Sleman. Kegiatan tersebut diikuti oleh para sekretaris dinas, panewu anom, dan sejumlah kepala bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman selaku pejabat penghubung aduan.
Monitoring dan evaluasi (monev) ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antarpejabat penghubung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat, serta memperkuat monitoring dan penanganan isu krisis. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kominfo Sleman, Budi Santosa saat membuka langsung acara tersebut.
“Jadi Bapak Ibu semua, kita hari ini berkumpul karena kita membutuhkan sinergi antara Bapak Ibu yang posisinya sebagai pejabat penghubung aduan di OPD masing-masing. Bapak Ibu punya peran yang sangat strategis. Entah itu sebagai Pejabat Penghubung PPID ataupun Pejabat Penghubung Pengelolaan Pengaduan,” tuturnya.
“Kemudian terkait dengan bagaimana isu strategis, isu itu bukan, bukan berarti sesuatu yang negatif, tapi kita coba meng-create sebuah berita, konten-konten positif yang kita berikan dulu ke masyarakat. Balik ke sini, jadi kita sudah mulai Bapak Ibu nanti akan mengoordinasikan tindak lanjut dari aduan, terus menyusun jawaban, dan memastikan penyelesaian tepat waktu,” sambung Budi.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Dinas Kominfo Sleman, Aisyah Inayati Suryani juga menyampaikan paparan mengenai monitoring aduan Pemerintah Kabupaten Sleman yang memuat total aduan masuk dari awal Januari hingga 31 Juni 2026, jumlah aduan yang sudah dan belum selesai ditangani, hingga kategori aduan yang paling banyak muncul.
Ina menjelaskan bahwa peran utama pejabat penghubung dalam pengelolaan aduan adalah sebagai koordinator yang responsif. Sikap responsif tersebut tercermin melalui kemampuan untuk segera membaca dan mendistribusikan aduan, proaktif menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala, memberikan jawaban yang telah tervalidasi dan didukung bukti, serta mematuhi standar waktu layanan (Service Level Agreement/SLA).
“Jadi, seluruh substansi aduan itu harus dijawab secara jelas dan tepat. kita memberikan jawaban itu yang memberikan solusi, jadi tidak mengambang. Pastikan bahwa jawaban kita adalah sudah memberikan solusi atas aduan yang disampaikan. Selanjutnya adalah sesuai fakta atau berdasarkan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Ina.
“Kemudian akuntabel. Jadi menjelaskan proses, prosesnya yang dilakukan tindak lanjut atas aduan, itu bagaimana kemudian hasilnya seperti apa, dan dilampirkan bukti dukung. Terakhir ialah tepat waktu. Seperti ini, alurnya Bapak, Ibu sekalian. Kita pejabat penghubung nggih,” tandasnya.
Melalui evaluasi ini diharapkan setiap OPD dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti secara optimal.
Selain evaluasi pengelolaan aduan, peserta juga mendapatkan materi mengenai monitoring isu krisis Pemerintah Kabupaten Sleman, yang disampaikan langsung oleh Plt. Kabid IKP Dinas Kominfo Sleman, Dedy Dwi Cahyono. Paparan ini menekankan pentingnya deteksi dini terhadap isu-isu strategis yang berkembang di media massa maupun media sosial agar pemerintah dapat melakukan langkah mitigasi dan komunikasi secara cepat, akurat, serta terkoordinasi.
“Segera laporkan isu apabila menjadi perhatian masyarakat atau media, menyangkut pelayanan publik, berpotensi menimbulkan keresahan, melibatkan pimpinan atau OPD, berpotensi memengaruhi reputasi Pemkab, dan berpotensi berkembang menjadi krisis,” jelasnya.
Dedy menjelaskan bahwa OPD memiliki peran penting dalam penanganan isu karena menjadi sumber informasi pertama yang paling memahami substansi permasalahan. Selain itu, OPD juga berperan sebagai pihak yang dapat melakukan verifikasi informasi secara cepat dan akurat sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam sesi tersebut juga disampaikan mekanisme pelaporan isu melalui grup monitoring isu Krisis Kabupaten Sleman, termasuk pentingnya pelaporan perkembangan penanganan isu oleh masing-masing perangkat daerah sebagai bagian dari sistem komunikasi krisis pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari penguatan diseminasi informasi publik, peserta juga memperoleh sosialisasi mengenai program Jogja Jelang Siang, salah satu program siaran yang menjadi media penyebarluasan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. OPD didorong untuk memanfaatkan program tersebut sebagai sarana publikasi berbagai program, inovasi, dan capaian kinerja agar informasi pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aduan Triwulan II ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap sinergi antarperangkat daerah dalam pengelolaan aduan, pemantauan isu krisis, dan penyebarluasan informasi publik semakin kuat.
Views: 0