Sleman – Dalam rangka memperkuat transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sleman melalui Dinas Kominfo melaksanakan kegiatan Kick off Meeting Penyusunan Revieu Arsitektur SPBE Kabupaten Sleman tahun 2026, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Sekretariat Daerah tersebut difokuskan pada evaluasi arsitektur SPBE, yang kini berubah nama menjadi pemerintah digital. Pasalnya, seiring dengan dinamika kebutuhan layanan publik dan perkembangan teknologi informasi, maka arsitektur SPBE yang telah disusun sebelumnya perlu ditinjau ulang atau reviu secara berkala agar selaras dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi, serta kebijakan nasional di bidang digitalisasi pemerintahan.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Budi Santosa dalam sambutannya mengatakan bahwa reviu arsitektur ini menjadi langkah strategis dalam memastikan integrasi sistem, efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebijakan yang mendukung transformasi digital.
“Kami dari Dinas Kominfo akan mengeveluasi dari sisi arsitektur, ke OPD sampai ke tingkat kapanewon dari berbagai aspek. Oleh karena itu, hari ini Bapak Ibu dari semua OPD kami undang untuk mengikuti Kick off Meeting Penyusunan Revieu Arsitektur SPBE Kabupaten Sleman tahun 2026,” ujar Budi.
“Kemudian di tahun ini SPBE sudah mulai berganti sebenarnya kearah pemerintah digital. Karena konsep SPBE, konsep pemerintah digital, bukan lagi seperti website yang terpisah-pisah. Tapi konsep SPBE adalah integrasi data dan integrasi layanan. Sehingga data yang dimiliki oleh satu dinas dapat dimanfaatkan oleh dinas lainnya di Kabupaten Sleman,” sambungnya.
Budi mengatakan, proses audit arsitektur SPBE akan dilakukan oleh CV. Nikola Indonesia Grup selama dua bulan ke depan. Pelaksanaan reviu mencakup analisis terhadap domain utama arsitektur SPBE, antara lain arsitektur bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan.
Selain itu, dilakukan pula identifikasi kesenjangan (gap analysis) antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang diharapkan, serta penyusunan rekomendasi pengembangan yang terarah dan berkelanjutan.
“Jadi CV. Nikola Indonesia Grup bekerja sama dengan Kominfo dalam waktu paling tidak dua bulan kedepan akan mengunjungi masing-masing dinas secara bergantian. Nanti mereka akan melakukan wawancara dan survei, dan kami berharap Bapak Ibu yang ada di OPD bisa memberikan informasi yang lebih terbuka tidak perlu ditutup-tutupi. Jika ada data yang lemah itu nantinya yang akan kita perbaiki bersama-sama,” kata Budi.
“Dengan hari ini kita mulai Kick off Meeting Penyusunan Revieu Arsitektur SPBE, mudah-mudahan kita tahu posisi kita dimana, dan bagian mana yang harus diperbaiki. Apakah layanannya, infrastrukturnya, sistemnya, atau dipola komunikasi atau kerja samanya,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan CV. Nikola Indonesia Grup, Pradipta Mahardika Sulaksono mengatakan untuk arsitektur dan rencana aksi pemerintah digital di Sleman difokuskan pada indeks tata kelola dan manajemen.
“Kita fokusnya pelayanan publik karena itu nanti akan dinilai oleh KemenPANRB. Di Pemdi (Pemerintah Digital) bukan hanya menilai hulunya saja tapi hilirnya juga, bagaimana dampaknya bagi masyarakat,” tuturnya.
“Intinya pemerintah ingin hadir diseluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari lahir, muda, masa tua, sampai meninggal” sambung Pradipta.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh OPD Pemkab Sleman mengisi sejumlah formulir survei sebagai data untuk menyusun muatan peta rencana/rencana aksi pemerintah digital. Nantinya, dokumen tersebut menjadi acuan dalam pengembangan sistem pemerintahan digital yang adaptif dan berkelanjutan di Kabupaten Sleman.
Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam implementasi SPBE, serta mendukung terwujudnya visi Kabupaten Sleman sebagai daerah yang cerdas (smart city), inovatif, dan berdaya saing.
Views: 0