Sleman – Program kolaborasi Jogja Smart Province (JSP) terus dimatangkan melalui diskusi mendalam yang melibatkan Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu langkah terbaru adalah mengubah pola evaluasi, di mana tim dari provinsi kini “jemput bola” mendatangi langsung pemerintah daerah di kabupaten/kota.
Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY, Sayuri Egaravanda, menjelaskan perubahan strategi monitoring dan evaluasi.
“Biasanya undangan monitoring evaluasi teman-teman Sleman, biasanya diundang ke provinsi, jadi polanya kita ubah. Kami mendatangi semuanya, saya ke Bantul, Kulonprogo, Sleman, Gunung Kidul biar ngobrolnya lebih lama dan nanti kita bisa dapatkan informasi yang cukup komprehensif,” ujar Sayuri Egaravanda dalam diskusi Progress Report Program Kolaborasi Jogja Smart Province di Smart Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Kamis (20/11/2025).
Diskusi ini menjadi forum untuk mendengarkan umpan balik dan potensi masalah di lapangan. Sayuri Egaravanda menekankan bahwa program kolaborasi ini sudah dirancang bersama, namun penyesuaian dan pencarian solusi di tengah jalan adalah hal yang wajar.
“Kami nanti akan mendengarkan curhatan dari Bapak/Ibu atau malah ada yang protes tidak apa-apa, yang penting dapat feedback,” tambahnya.
Sayuri menegaskan bahwa esensi program ini adalah untuk masyarakat, bukan sekadar untuk pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan adanya model evaluasi baru yang akan diterapkan tahun depan, yaitu Evaluasi Pemerintah Digital, yang dulunya dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Paradigmanya mengukur bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Artinya yang diukur bukan capaian pemerintahannya, tetapi bagaimana respon masyarakat terhadap kita. Ini yang sejalan dengan Jogja Smart Province,” jelasnya.
Sayuri Egaravanda menyoroti pentingnya kolaborasi tanpa batas (borderless) antar kabupaten/kota, meskipun masing-masing sudah memiliki program Smart City.
“Ternyata di perkembangannya ketika kita melayani masyarakat, ada hal-hal yang itu harus borderless. Misalnya soal perizinan, ada yang perizinan selesai di kabupaten/kota, ada yang harus diselesaikan lewat rekomendasi di Pemerintah Daerah DIY. Atau misalnya soal layanan kesehatan, ada yang selesai layanan kesehatan di kabupaten/kota tetapi ada juga yang harus dikolaborasikan, dirujuk dan sebagainya di tingkat yang lebih tinggi,” paparnya.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Aisyah Inayati Suryani, menyambut baik inisiatif ini.
“Hal-hal apa saja yang perlu disampaikan dari provinsi termasuk apa saja yang mungkin perlu kami siapkan termasuk progress yang mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman semua,” kata Aisyah Inayati Suryani.
Hal-hal seperti inilah yang menjadi dasar pengembangan kolaborasi di bawah payung Smart Province, yang mencakup sektor-sektor seperti Smart Branding, Smart Government, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment, dengan komitmen kerja bersama.
Views: 0