Sleman – Pengelolaan aduan masyarakat bagi pemerintah daerah bukanlah sekedar pelengkap sistem birokrasi, tetapi komponen utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pasalnya, pengelolaan aduan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan terpercaya.
Terkait hal itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman menyelenggarakan monev aduan triwulan III pengelolaan pelayanan aduan dan monitoring media Kabupaten Sleman, di ruang rapat Sembada Sekretariat Kabupaten Sleman, Rabu (8/10/2025).
Monev kali ini dihadiri oleh sekretaris perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sleman. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aduan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dikelola dengan baik, cepat, tepat sasaran, dan tertindaklanjuti.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Dwi Anta Sudibya mengatakan bahwa kini kualitas pelayanan masyarakat menjadi cermin yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Sekarang eranya sudah era pelayanan masyarakat. Jadinya kami sangat berharap teman-teman bisa membantu untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
“Fungsi sekretaris fungsi panewu anom adalah fungsi koordinasi di OPD yang fundamental. Sehingga kami berharap sekretaris dan panewu anom terus memantau, menindaklanjuti hasil-hasil aduan masyarakat. Jadi mari komit, fungsi Bapak Ibu di sekretaris dan panewu anom sebagai pihak yang menjembatani hal ini. Kami mohon aduan-aduan itu untuk selalu dimonitor,” sambung Sudibya.
Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Budi Santosa menegaskan bahwa sekretaris perangkat daerah selaku pejabat penghubung memegang peranan vital dalam pengelolaan aduan.
“Pejabat penghubung bertanggungjawab dalam memberikan respon dan tindaklanjut setiap aduan yang masuk di masing-masing instansi. Penilaian negatif terhadap respon dan tindaklanjut aduan yang diberikan OPD terkait pelayanan kepada masyarakat, akan cepat viral dan berdampak buruk pada citra Pemkab Sleman,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Budi menyebut ada 1688 aduan yang masuk pada tahun 2023, 1688 ditindaklanjuti dan 56 belum terselesaikan. Kemudian pada tahun 2024 tercatat ada 1572 aduan masuk, 1412 ditindaklanjuti dan 160 belum terselesaikan.
Sedangkan pada tahun ini sampai bulan September 2025 terdapat 1354 aduan masuk, 1085 ditindaklanjuti dan 269 belum terselesaikan.
“Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah aduan pertahun mengalami penurunan, namun aduan yang belum terselesaikan malah menjadi semakin banyak. Hal ini menunjukkan respon kita,” kata Budi.
“Untuk itu saya berharap agar seluruh pihak yang terlibat dapat memantau aduan yang masuk, dan isu-isu yang tengah beredar, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah perbaikan yang konkret. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya ajang evaluasi, tetapi juga momen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan media dalam menciptakan lingkungan yang responsif, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.
Views: 0