Sleman – Pemkab Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan peran media sosial sebagai sarana komunikasi yang efektif. Untuk mendukung hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman menyelenggarakan Workshop Pengelola Media Sosial.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, Selasa (26/8/2025) dan Rabu (27/8/2025) di Waroeng Nyamleng Jogja, Pencar Sari, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. Acara ini dijadikan sebagai sarana untuk melihat sejauh mana pemahaman mendalam mengenai karakteristik platform, strategi pembuatan konten, hingga evaluasi kinerja agar media sosial pemerintah dapat berfungsi optimal sebagai jembatan interaksi dan partisipasi masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Sleman, Budi Santosa mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia termasuk di Kabupaten Sleman, menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang strategis. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya hadir, tetapi juga aktif mengelola informasi, membangun citra positif, serta merespon isu dan aspirasi masyarakat secara cepat dan transparan.
“Media sosial dipandang sebagai sarana interaksi yang cepat, transparan, dan mampu memobilisasi opini publik, meskipun juga memiliki risiko disinformasi dan krisis komunikasi,” ungkapnya saat membuka kegiata tersebut, Selasa (26/8/2025).
“Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, konten media sosial menjadi lebih berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga dapat meningkatkan pelayanan melalui media sosial,” sambung Budi.
Pada waktu yang sama, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sleman, Muhammad Arif Rahman mengungkapkan terdapat tiga temuan dari monitoring ulasan media sosial OPD Kabupaten Sleman.
“Berdasarkan monitoring yang dilakukan, banyak OPD mengunggah beberapa kegiatan sekaligus, bukan setelah kegiatan berlangsung. Jadi postingan menumpuk di satu hari,” ungkap Arif.
Ia menambahkan bahwa konten kegiatan OPD sangat minim. Kebanyakan akun lebih sering mengunggah ucapan hari besar daripada publikasi kegiatan dinas. Selain itu, ada juga kanal OPD yang pasif atau tidak optimal digunakan dalam tiga sampai enam bulan terakhir.
Masalah tersebut berdampak pada interaksi publik yang menurun, karena informasi tidak relevan secara waktu. Publik kurang mengetahui kegiatan OPD secara aktual, sehingga terjadi penurunan engagement dan kepercayaan publik.
“Kegiatan yang dilakukan dihari Senin tetapi konten diunggah di hari Jum’at. Sebaiknya, diunggah maksimal satu hari setelah kegiatan berlangsung,” tandas Arif.
Views: 0