Sleman – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman kembali menyelenggarakan monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan pengaduan SP4N-Lapor! tahun 2025 di Ruang Rapat Sembada Sekda Kabupaten Sleman, Kamis (20/3/2025).
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Cicilia Lusiani memaparkan bahwa monev ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi, sekaligus mendorong semangat para admin aduan untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan publik dan berkarya.
Monitoring dan evaluasi ini juga sebagai media diskusi antar pengelola aduan di Kabupaten Sleman. Terdapat beberapa materi yang harus dibahas bersama, guna menunjang pelaksanaan pengelolaan aduan ke depannnya.
“Tujuan selanjutnya ialah menjadi sarana berdiskusi, karena apapun bentuk aduan ini sangat dinamis baik dari lapor maupun dari SPAN! maupun yang dimedsos. Ini menjadi diskusi hari ini,” ujar Lusi.
“Materinya ada tiga, pertama yaitu review tahun 2024, capaian dan di triwulan 2025 plus sosialisasi atau penyampaian SOP revisi update SOP ditahun 2025 terkait dengan perubahan aplikasi, dan rencana jam kerja pelayanan. Materi ketiga yaitu target kinerja untuk pelayanan aduan di tahun 2025,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Diskominfo Sleman, Budi Santoso mengimbau seluruh OPD di Kabupaten Sleman untuk segera membenahi Standard Operating Procedure (SOP) aduan. Tidak hanya itu, Budi pun menekankan agar profesionalisme para pengelolaan aduan semakin meningkat.
“Jadi tolong teman-teman aduan untuk menangani aduan dengan baik. Bagaimana melayani masyarakat dengan baik, (maka) segera memperbaiki SOP di masing-masing OPD,” tegasnya.
Budi menjelaskan, karakteristik masyarakat saat ini sangat aktif dan sangat mengandalkan teknologi. Pasalnya, kemudahan dan kecepatan yang dihadirkan teknologi di segala lini begitu memanjakan masyarakat, termasuk dalam hal penyampaian aduan ataupun aspirasi.
“Sekarang tipe konsumen mulai aktif dan interaktif memanfaatkan teknologi. Mulai banyak mengadu di medsos. Itu harus segera direspon, dan segera dikordinasikan dengan dinas terkait. Hal ini perlu diperhatikan,” jelasnya.
“Kita di pemerintahan sekarang menjadi pelayan masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat, ya harus dilayani,” sambung Budi.
Views: 0