Sleman – Pada akhir tahun 2017 lalu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sleman telah melaksanakan uji konsekuensi terhadap usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dari Perangkat Daerah. DIK tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 tanggal 29 Desember 2017.

DIK sendiri menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apabila setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik maka DIK bersifat ketat dan terbatas.

Mengingat pentingnya DIK dalam pelayanan informasi publik inilah, Dinas Kominfo Kabupaten Sleman menyelenggarakan Sosialisasi Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Pembantu, sekaligus Ekspos Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ketugasan PPID selama tahun 2017, pada Selasa (30/1) di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Acara ini menghadirkan narasumber dari Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Daerah DIY, Martan Kiswoto dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Intriati Yudatiningsih. Dalam paparan yang dihadiri oleh perwakilan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman ini, Intri menyampaikan bahwa sebagai upaya mendorong peningkatan pelayanan informasi, pihaknya melakukan monitoring terhadap subdomain dan pelayanan informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

“Monitoring terhadap pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kominfo selaku OPD pengampu, tetapi juga oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY,” tutur Intriati.

Adapun hasil monitoring terhadap 48 subdomain OPD sampai dengan (8/11/17) lalu yaitu 94% aktif, dan rata-rata atau 83%-nya telah mengelola konten dengan baik dan telah mengunggah menu informasi publik.

Sementara itu, Martan mengemukakan, dari hasil monitoring dan evaluasi diperoleh bahwa pengelolaan informasi publik di Badan Publik selama ini ternyata masih menjadi pekerjaan perorangan dan belum menjadi tugas tim. Tak hanya itu, sebagian Badan Publik ternyata belum memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik. “Misalnya saja petunjuk arah di dalam lokasi Badan Publik. Itu saja belum tersedia,” ucap Martan. Informasi yang bersifat serta merta, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan cara praktis penggunaan APAR, pun dituturkan Martan belum banyak disediakan bagi publik oleh Badan Publik.

Martan menambahkan dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut juga diketahui bahwa pelayanan informasi publik yang ada di Kabupaten Sleman belum merata. Ini dilihat dari adanya kesenjangan pelayanan informasi publik dari Badan Publik di Sleman, yang mana peringkat pertama dengan pelayanan informasi publik terbaik ada di Sleman pun peringkat terbawahnya juga dari Badan Publik yang ada di Sleman. “Ada yang bagus sekali ada juga yang jelek sekali,” beber Martan.

Karenanya, ke depan diharapkan pelayanan informasi publik di Kabupaten Sleman dapat terstandar. “Jadi kalau peringkat pertama ada di Sleman yang lainnya bisa mengikuti dengan senjang yang tidak terlampau jauh,” tukas Martan.