Sleman – Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Kementerian PANRB bersama Lembaga Mitra Pembangunan UNDP dan KOICA bekerja sama dalam peningkatan pengelolaan pengaduan pada SP4N-LAPOR!, baik di tingkat nasional maupun daerah. Proyek kerja sama tersebut bertajuk “KOICA-UNDP Partnership for Capacity Development for an Integrated National Complaint Handling System (SP4N-LAPOR!) in Indonesia”. Proyek ini menjadikan Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman sebagai dua dari enam Daerah Percontohan untuk Kegiatan Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SP4N-LAPOR!.

Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, maka dilaksanakan kunjungan Pejabat Tinggi dari Kementerian PANRB, UNDP, dan KOICA ke Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman pada Rabu, (22/6/2022). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah percontohan untuk mendukung implementasi SP4N-LAPOR!. Dari kunjungan ini diharapkan adanya rekomendasi dan tindak lanjut yang disepakati untuk implementasi SP4N-LAPOR! yang lebih baik dan efektif.

Hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, Resident Representative UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura, Country Director KOICA Office Indonesia, Yun-gil Jeong, Head of Democratic Governance and Poverty Reduction UNDP Indonesia, Siprianus Bate Soro, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Kunto Riyadi, serta para Kepala Dinas Kabupaten Sleman.

Sebagai tuan rumah, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, menerima langsung para Pejabat Tinggi tersebut. Kustini menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan kesempatan sekaligus motivasi bagi Pemkab Sleman untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sleman. Kunjungan ini merupakan salah satu kesempatan bagi kami (Kabupaten Sleman) dan akan menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” tuturnya di Lobby Kantor Sekretariat Daerah Sleman.

Kustini juga mengatakan jika Pemkab Sleman selalu berkomitmen untuk mendukung kelancaran implementasi SP4N-LAPOR!, yang lebih baik dan efektif dalam melayani aduan masyarakat. Pengelolaan aduan Pemkab Sleman terus berkembang dengan menyesuaikan tuntutan masyarakat dan kepuasan masyarakat. “Oleh karena itu isi aduan menjadi data yang sangat penting dan harus dianalisa, dikaji, dan direspon secara tepat sesuai dengan prioritas masing-masing,” kata Kustini.

Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan kanal aduan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 Pemkab Sleman telah mengelola SP4N-LAPOR! dengan baik. Berdasarkan data jumlah aduan yang masuk sebanyak 4050 aduan, dari jumlah aduan tersebut, 83,3% terselesaikan dengan rata-rata waktu tindak lanjut 3,9 hari. Hal tersebut menunjukkan masyarakat sudah nyaman dan percaya dengan menggunakan saluran Lapor Sleman untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

Pengelolaan pengaduan tesebut berdasarkan proses bisnis yang komprehensif dan SOP yang berkembang menyesuaikan tuntutan kepuasan masyarakat. Sehingga meski pelayanan pengaduan Lapor Sleman masih memiliki banyak kekurangan. Namun, Pemkab Sleman berkomitmen untuk berkembang kearah yang lebih baik.

“Kami (Pemkab Sleman) menyadari jika dalam pengelolaannya masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami (Pemkab Sleman) masih terus berupaya agar Lapor Sleman terus berkembang ke arah yang lebih baik,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, mengungkapkan bahwa acara hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk dapat mendiskusikan langkah yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Sleman untuk mencapai kondisi ideal dalam pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!.

“Acara hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk dapat mendiskusikan langkah yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Sleman untuk mencapai kondisi ideal dalam pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!,” jelasnya.

Lebih lanjut, Diah menuturkan jika sejatinya terdapat tiga alasan penting peran pengaduan dalam pelayanan publik. Pertama, pemenuhan hak masyarakat akan pelayanan publik yang optimal. Kedua, pengaduan masyarakat merupakan kesempatan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Ketiga, sarana atau media pemerintah dalam memberikan jawaban atas keluhan masayarakat.

Senada dengan yang diungkapkan Kustini, Diah juga memaparkan jika di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengelola SP4N-LAPOR! dengan baik. Dari 42 laporan yang diterima 83.3% pengaduan telah diselesaikan dengan rata-rata waktu tindaklanjut 3,9 hari. Beberapa catatan yang perlu ditingkatkan adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan jumlah pengaduan. Hal ini dikarenakan tidak ada pengaduan bukan berarti suatu instansi sudah baik, namun dapat terjadi apabila masyarakat tidak mengetahui atau apatis.

Diah mengungkapkan bahwa pihaknya mengharapkan adanya peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam kerangka besar perbaikan pelayanan publik. Selain itu, pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kabupaten Sleman dapat dijadikan sebagai best practices dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami (Kementerian PANRB) harapkan dengan diadakannya kegiatan ini, dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam kerangka besar perbaikan pelayanan publik. Kami juga berharap pengelolaan SP4N-LAPOR! di Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dijadikan sebagai best practices dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.