Kabupaten Sleman menjadi salah satu pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan konsep Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia (SDI) sendiri merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Demikian disampaikan Eka Suryo Prihantoro, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman saat Focus Group Discussion Daerah Dalam Angka Kabupaten Sleman Tahun 2020, Kamis (13/2/2020) di Hotel Alana, Sariharjo, Ngaglik.

Menurut Eka, Kabupaten Sleman kini tengah merencanakan proses penyelenggaraan SDI yang terpadu. Dimulai dari proses perencanaan dengan mengadakan Forum SDI yang dikoordinatori oleh Bappeda, penyelenggaraan SDI dilanjutkan dengan pengumpulan data oleh produsen data, yakni dari perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan data.

“Pemeriksaan data pertama oleh walidata pendukung atau perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah itu sendiri, lalu oleh walidata dalam hal ini Dinas Kominfo Sleman. Khusus untuk data prioritas, data tersebut diperiksa juga oleh BPS,” jabar Eka dalam presentasinya.

Eka menambahkan, usai data dinyatakan sesuai dengan prinsip SDI maka data tersebut baru bisa disebarluaskan.
“Walidata akan menyebarluaskan data melalui portal data sektoral yang dapat diakses oleh instansi dan masyarakat sesuai dengan tingkat keterbukaannya dan portal ini terintegrasi dengan portal data Indonesia,” tambah Eka.

Sementara itu, perihal penyusunan Daerah Dalam Angka, Eka mengatakan, perlu dukungan dari beberapa pengelola data statistik sektoral untuk mengumpulkan data. “Saat persepsi pengelola data tentang statistik sektoral seragam maka data yang tersimpan di beberapa data yang dipunyai perangkat daerah bisa terintegrasi dalam portal Satu Data,” imbuhnya.