Sleman – Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi dan dijamin oleh UU. Dengan keterbukaan informasi, maka masyarakat dapat menjadi salah satu agen kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Kabupaten Sleman, Arif Haryono dalam Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kamis (26/4) di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Dikatakan Arif, segala kemungkinan tindakan distorsi kebijakan dan penyelewengan dalam pembangunan dan pemerintahan, dapat dicegah melalui keterbukaan informasi karena masyarakat ikut serta mengawasi dan berpartisipasi. “Keterbukaan informasi, harus tetap menjunjung koridor hukum dan mengacu pada aturan yang berlaku sehingga pengguna informasi maupun pemberi informasi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ungkap Arif.

Karenanya, Arif menitikberatkan mengenai bagaimana PPID Pembantu di Sleman mampu menyelenggarakan pelayanan lnformasi Publik dengan optimal.

Dinas Komunikasi dan Informatika Sleman selaku penyelenggaran workshop sebelumnya telah menjalankan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sleman. Dari data per Maret 2018, diketahui bahwa hanya satu Perangkat Daerah yang memiliki predikat Baik Sekali, 10 Perangkat Daerah dengan kategori Baik, 14 Perangkat Daerah dengan predikat Cukup, 20 Perangkat Daerah dengan predikat Kurang dan 3 Perangkat Daerah dengan predikat Kurang Sekali.

Hasil monev ini diharapkan Arif bisa menjadi acuan dalam rangka perbaikan pelaksanaan pelayanan informasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman. “Hasil monev yang belum bagus menjadi cambuk untuk memperbaiki diri agar berbagai komponen baik instrumen maupun SOP pelayanan informasi bisa beroperasi optimal dan membantu kelancaran pelaksanaan keterbukaan informasi di Kabupaten Sleman,” pesan Arif.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sleman, Intriati Yudatiningsih, menuturkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan aplikasi e-PPID. “Pengembangan aplikasi ini merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh Pemkab Sleman sebagai badan publik dalam melayani warga masyarakat untuk menyampaikan permohonan dan memeroleh informasi publik,” terang Intri.

Intri menginginkan nantinya e-PPID ini dapat diterapkan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman. “Mulai 30 April 2018, e-PPID berlaku serentak di semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tanpa terkecuali, harapannya semua Perangkat Daerah bisa memanfaatkannya dengan baik sehingga kualitas pengelolaan informasi publik terutama dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat bisa meningkat,” ucap Intri.