Jakarta – Kabupaten Sleman menjadi salah satu dari enam pemerintah daerah yang mendapatkan pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam hal penguatan kapasitas aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Selain Sleman, kelima daerah lainnya adalah Provinsi Sumatera Barat, DIY, Bali, Kabupaten Tangerang, dan Badung.

Enam pemda ini dipilih dengan alasan, mereka memiliki SK Tim Pengelola Pengaduan. Keenam pimpinan daerah tersebut juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) hingga tahun 2022.

Bersama UNDP dan KOICA, KemenPANRB meluncurkan proyek kerja sama. Kerja sama itu berfokus pada penguatan kapasitas aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Pengembangan aplikasi berbagi pakai ini diharapkan tidak hanya sebatas cakupan dan skala.

Kerja sama ini meliputi tiga hal. Pertama, dukungan kebijakan dalam rangka perumusan roadmap LAPOR! 2020-2024. Kedua, adalah pendampingan terhadap enam pemerintah daerah. Serta yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik, berupa promosi, edukasi, dan sosialisasi.

Bupati Sleman, Sri Purnomo menuturkan bahwa terpilihnya Sleman karena adanya program Lapor Sleman. “Sleman punya program namanya Lapor Sleman, dimana itu untuk menampung semua aduan, semua laporan dari masyarakat. Dengan adanya Lapor Sleman ini gayung bersambut, sehingga semua pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Tampaknya ini yang dilihat oleh Kemenpan-RB, sehingga dengan adanya kerjasama KemenPANRB, UNDP, dan KOICA ini Sleman diambil menjadi salah satu pilot project. Pada prinsipnya kami siap untuk menjalankan itu,” ujar Sri Purnomo usai menandatangani kerjasama dengan Kementerian PANRB, UNDP, dan KOICA dalam peningkatan Kapasitas SP4N-LAPOR! di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Sementara Menteri PAN-RB Syafruddin menekankan, pengembangan LAPOR! tidak boleh dilihat dari seberapa banyak diunduh, jumlah pengguna, dan sosialisasi. “Bukan pula seperti remote yang memindahkan ‘channel’ aduan. Tetapi ada mekanisme evaluasi terhadap kemanfaatan aduan masyarakat yang mengubah etalase kualitas pelayanan publik dalam ukuran, presentase, dan indikator yang jelas,” ujarnya .

Mantan Wakapolri ini berharap, aplikasi LAPOR! bisa memberi kepastian, keadilan, serta melindungi pihak yang benar. Terlebih, di era kemajuan teknologi ini, banyak beredar informasi tidak valid atau hoaks. Menteri Syafruddin menegaskan, hoaks, informasi palsu, ataupun laporan yang tidak teruji harus bisa direduksi.

Diperkuatnya peran LAPOR! juga sebagai salah satu bentuk implementasi open government. “Hal itu adalah wujud nyata partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan,” jelas Menteri Syafruddin.

Sebagai tindak lanjut kerjasama ini, Kabupaten Sleman melakukan pemaparan implementasi SP4N-LAPOR! di hadapan KemenPANRB, UNDP, KOICA, dan perwakilan daerah lain yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Eka Suryo Prihantoro. Dalam paparannya, Eka Suryo menyampaikan bahwa Sleman mengintegrasikan penuh semua kanal aduan dalam satu dashboard, termasuk salah satunya media sosial.

“Saat ini media sosial semakin menjadi media mainstream masyarakat dalam bersosialisasi, berkomunikasi, termasuk meluapkan emosi pendapat, kritik, saran, dan aduan. Aduan seseorang sangat mudah dan cepat menjadi viral di media sosial yang segera menjadi viral juga di dunia nyata, masyarakat semakin menginginkan respon yang cepat, saat itu juga, sehingga dibutuhkan respon yang cepat dan juga akurat (dari pemerintah),” ujar Eka Suryo Prihantoro.