Sleman – Salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melayani masyarakat adalah penyediaan pelayanan informasi yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, Pemkab Sleman menerapkan beberapa strategi demi memastikan pelayanan informasi yang diberikan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilakukan secara maksimal.

“Ada beberapa langkah yang diambil untuk memastikan pelayanan informasi dapat berjalan maksimal,” ujar Eka Suryo Prihantoro, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman dalam acara Rapat Kerja Daerah Komisi Informasi Daerah DIY di Ruang Kresna Kominfo DIY Jl. Brigjen Katamso, Komplek THR Yogyakarta, Rabu (16/2/2022).

Dalam pemaparannya, Eka mengatakan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah dengan memastikan adanya payung hukum yang melandasi pelayanan informasi yang diberikan. Dalam hal ini, Kabupaten Sleman telah memilliki beberapa produk hukum yang menjadi acuan untuk memastikan pelayanan informasi berkualitas dapat tersedia. Semua pelayanan informasi yang diberikan di Pemkab Sleman mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, ada juga Peraturan dan Keputusan Bupati Sleman, maupun Keputusan Kepala Diskominfo Sleman.

Langkah lain yang dilakukan adalah memastikan aktivitas pelayanan informasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan hal tersebut, Pemkab Sleman telah menyediakan anggaran khusus untuk para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik yang utama maupun pembantu dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

“Khusus untuk PPID Kalurahan, anggaran diusulkan dalam APBKal di masing-masing kalurahan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK),” ungkap Eka.

Strategi berikutnya adalah menjadikan informasi publik sebagai salah satu indikator kinerja perangkat daerah. Hal ini tercantum dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 32.5/Kep.KDH/A/2021 tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Dalam keputusan tersebut, salah satu indikator penilaian kinerja OPD adalah pengelolaan Informasi yang terdiri dari pengelolaan website, dan juga pengelolaan informasi publik.

“Untuk memastikan pengelolaan informasi dapat berjalan maksimal, kemudian dilakukan Monitoring dan Evaluasi, dengan laporan mingguan untuk PPID, dan evaluasi website seluruh OPD setiap bulan yang disampaikan setiap triwulan,” ujar Eka. Hasil monev tersebut nantinya akan disampaikan dalam rapat koordinasi pimpinan sebagai bentuk reward dan punishment bagi para OPD yang telah memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Pemkab Sleman sendiri saat ini juga telah mengembangkan aplikasi pelayanan informasi publik secara elektronik yaitu e-PPID. Hal ini dilakukan agar pelayanan informasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. “Masyarakat dapat lebih mudah untuk memperoleh informasi dengan e-PPID, baik melalui akses website maupun dari sistem aplikasi android,” terang Eka lagi.

Eka menambahkan bahwa pengembangan aplikasi e-PPID ini dilakukan juga demi memastikan seluruh data permohonan informasi dapat tersimpan dengan aman di database. Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar untuk merumuskan program dan mengambil suatu kebijakan.