Sleman – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman mengadakan Workshop Pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi Daerah (KID) DIY 2022 pada Senin (06/6/2022) di Aula Pangripta Bappeda Kab. Sleman. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Sleman, Eka Suryo Prihantoro.

Eka menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu faktor pendorong transparansi kinerja pemerintah. Karena dengan adanya aksesibilitas informasi dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sleman serta seluruh badan publik yang berada di lingkup Kabupaten Sleman telah melakukan registrasi untuk mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di tahun 2022 ini. Terdapat 46 perangkat daerah dan 1 BUMD yang telah melakukan registrasi dan kini akan menjalani tahap pengisian SAQ atau Self Assesment Questionnaire,” ujar Eka.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Noor Hidayati ZP menjelaskan bahwa terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memasuki tahap pengisian SAQ. Pertama diperlukan registrasi terlebih dahulu kemudian melakukan verifikasi dan aktivasi akun oleh yang bersangkutan. Kemudian baru dilakukan langkah-langkah selanjutnya seperti penilaian, uji akses, visitasi, dan yang terakhir penganugerahan.

Pada Monev tahun 2021 sendiri, keterbukaan informasi di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, terdapat 19 PPID dengan kategori terbaik yaitu “informatif”, sedangkan pada tahun 2020 hanyalah 6 PPID yang mendapat kategori tersebut.

Oleh karena itu, Noor mengingatkan agar setiap OPD dapat memperhatikan setiap tahapan Monev yang sedang berlangsung, termasuk pengisian SAQ. “Kita tinggal mengisi SAQ dengan percaya diri, karena ini merupakan bagian pertama yang akan menentukan lanjut atau tidaknya,” ujar Noor.

Hal tersebut ditekankan mengingat beberapa kendala yang dialami OPD pada masa pengisian SAQ pada Monev tahun 2021. Beberapa kendala tersebut dapat berupa terlambat mengisi SAQ, tidak cermat saat mengisi, pengelolaan PPID yang kurang terpantau, kesulitan melengkapi dokumen, dan beberapa hal penghambat lainnya.

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Agastya Dedy Kusuma kemudian memaparkan mengenai teknis pengisian SAQ. Agastya mengharapkan agar semua dapat melakukan langkah-langkah pengisian dengan benar sehingga dapat mendapatkan hasil yang diinginkan.

“Prinsipnya untuk SAQ semakin banyak yang diisi dengan benar semakin tinggi nilainya. Jadi usahakan semua tanpa terkecuali bisa diisi, baik link maupun dokumen pendukung yang di-upload di-website-nya,” ungkap Agastya. (Rep Ivan)