Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka para pelaku usaha baik perseorangan maupun nonperorangan termasuk lembaga penyiaran harus melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha secara elektronik dengan mengakses laman Online Single Submission (OSS). Hal tersebut disampaikan oleh Hajar Pamundi, Wakil Ketua KPID DIY dalam acara Workshop Tata Cara Perizinan Frekuensi dan Radio Penyiaran di RM Omah Cemara Sego Pecel Blora, Kabupaten Sleman, Selasa (29/10/2019).

“OSS menjadi pintu pertama bagi para pelaku usaha untuk bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai perizinan dasar. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional,” jelas Hajar.

Ada empat proses perizinan penyelenggaraan penyiaran yang dapat dilakukan melalui OSS yakni untuk permohonan awal, permohonan ujicoba siaran, permohonan perubahan data (jika ada data yang ingin dirubah), dan permohonan perpanjangan izin. Bagi Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berbayar setelah melakukan permohonan izin melalui OSS harus menyampaikan komitmen sesuai persyaratan perizinan dan penyiaran, setelah itu akan dilakukan electronic data processing antara pelaku usaha dan KPI hingga akhirnya dapat menyampaikan permohonan Evaluasi Uji Coba Siaran.

Hajar menyampaikan bahwa tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah menjaga agar frekuensi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan bisa digunakan untuk kepentingan publik bukan hanya satu golongan atau kelompok tertentu. “Kami KPID tentu akan sangat mendorong ketika bapak ibu ingin mendirikan radio komunitas tetapi radio komunitas ini juga menjadi bagian dari pemerintah desa, artinya radio komunitas yang berada di masyarakat selain menjadi ranah informasi bagi masyarakat tetapi juga menjadi satu media yang dimiliki oleh pemerintah desa,” ungkap Hajar.(Rep Anis)