Sleman — DPRD DIY menggandeng Dinas Kominfo Sleman dalam Public Hearing bertemakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Selasa (25/08/2020). Acara yang diselenggarakan di Kantor Kelurahan Kalasan tersebut diadakan dalam rangka penjaringan informasi dan aspirasi masyarakat terkait dengan materi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang KIP oleh Pemerintah Provinsi DIY, khususnya DPRD DIY.

Materi yang disampaikan oleh Dinas Kominfo Sleman berisi tentang implementasi KIP oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, keterkaitannya dengan Smart Regency, hingga alur untuk mendapat KIP tersebut melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa.

Purwati, Sekretaris Dinas Kominfo Sleman selaku pemateri mengatakan bahwa dalam menyediakan informasi publik, Pemkab Sleman selalu berupaya untuk lebih transparan.

Purwati juga mengatakan bahwa masyarakat perlu mengetahui keberadaan PPID, terutama PPID Desa. Pemerintah desa di wilayah Kalasan pun diminta untuk memberikan perhatian lebih pada PPID Desa mengingat sistem PPID yang rapi dan terstruktur dapat lebih memudahkan masyarakat memeroleh informasi publik.

Keuntungan dan tantangan dari penyelenggaraan PPID Desa juga banyak ditekankan oleh Purwati sebab membangun KIP dan sistem PPID yang sesuai standar harus dilakukan secara bersama-sama oleh setiap lapisan pemerintahan.

“Desa sebagai salah satu badan publik yang wajib memberikan informasi yang terbuka, berkaitan dengan aktivitas pemerintahan yang dijalankan pemerintah desa,” ujar Purwati. (Rep Ami)