Salah satu hal yang menjadi alasan dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik adalah pemenuhan dari hak atas informasi dari publik itu sendiri. Hal tersebut telah diatur oleh Konstitusi, berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 yang menjadi dasar hak konstitusional seseorang dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, setiap badan publik diwajibkan untuk menyediakan informasi untuk setiap warga, termasuk salah satunya adalah Kalurahan.

Hal itulah yang disampaikan oleh Rudy Nurhandoko, Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) DIY ketika menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Pembentukan PPID Kalurahan, Selasa (9/3/2021) di Ruang Rapat Lantai 3 Setda Kabupaten Sleman.

Menurut Rudy, setiap Kalurahan sekarang harus dapat menyediakan informasi untuk setiap orang, karena hal tersebut telah diatur oleh undang-undang. “Semuanya telah diatur di Pasal 28F UUD 1945 yang kemudian diaplikasikan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Rudy.

Menyikapi hal tersebut, Rudy meminta agar semua pejabat publik untuk mengubah paradigma mereka mengenai keterbukaan informasi. “Dari dulu yang biasanya informasi sifatnya tertutup, kecuali yang dibuka, sekarang informasi itu semuanya terbuka, kecuali yang ditutup. Jadi, sekarang itu informasi yang harus mencari masyarakat, bukan masyarakat yang mencari informasi,” tegasnya.

Karena itu, Rudy mengingatkan agar pelayanan keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan, salah satunya dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk di tingkat Kalurahan. Hal ini dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh hak mereka akan informasi melalui berbagai kanal.

“Selain itu, kanal informasi yang dibuat tersebut, sepert website dapat juga dimanfaatkan oleh Desa (Kalurahan) untuk mempromosikan potensi lokal mereka,” tambah Rudy.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Noor Hidayati ZP, menyebutkan bahwa Pemkab Sleman telah berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk keterbukaan informasi publik dengan membentuk PPID di setiap Badan Publik yang ada di Sleman.

“Untuk di setiap OPD di lingkup Pemkab Sleman, bahkan sampai ke kapanewon sudah terbentuk PPID-nya, dengan Diskominfo sebagai PPID Utamanya. Nah sekarang tinggal di tingkat Kalurahan,” jelas wanita yang biasa disapa Ida ini.

Untuk itu, menurut Ida, Pemkab Sleman telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan sebagai dasar untuk memperbaiki pelayanan informasi publik di tingkat kalurahan.

Ida berharap, dengan adanya Perbup ini, seluruh sistem pelayanan informasi publik di setiap kalurahan yang ada di Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan maksimal. “Selain itu, dengan adanya PPID di tingkat Kalurahan ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa informasi,” tambah Ida