Sleman – Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi di badan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY bersama Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Grand Rohan Hotel, Kabupaten Bantul, DIY, Selasa (28/9/2021).

Perda No. 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah peraturan yang diinisiasi oleh Komisi A DPRD DIY, yang digunakan untuk memastikan pelayanan keterbukaan informasi pada badan publik, khususnya di DIY dapat berjalan secara maksimal.

Eko Suwanto, salah satu Anggota Komisi A DPRD DIY menuturkan, Perda tersebut disusun karena saat ini keterbukaan informasi publik masih belum dianggap serius oleh badan publik.

“Saat ini, banyak (badan publik) yang belum menyediakan khusus pelayanan informasi untuk publik, misalnya yang melayani jabatannya (petugas KIP) disambi dengan jabatan lainnya. Ini yang menjadi prioritas Perda ini,” ujarnya.

Dengan Perda ini, diharapkan pelayanan informasi yang diberikan untuk masyarakat dapat berjalan lebih baik, terutama mengenai keterbukaan program yang disusun oleh pemerintah. “Dalam perda itu ada pasal yang berbunyi menjamin masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti kebijakan publiknya apa, pengambilan keputusan publiknya, serta alasan pengambilan keputusannya apa,” ujar Eko.

Dengan keterbukaan tersebut, lanjut Eko, maka masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi kinerja dari badan publik itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir, bahkan mencegah terjadinya korupsi.

Adanya Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik ini juga mendapatkan tanggapan positif dari Lembaga Swadya Masyarakat yang peduli informasi. Imung Yuniardi, Ketua Combine Resource Institution (CRI) menganggap Perda ini merupakan sebuah langkah positif untuk aspek keterbukaan informasi publik.

Namun Imung juga mengingatkan, ketika perda ini sudah diterapkan, badan publik juga harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan informasi kepada publik, terutama dalam mengajak masyarakat untuk aktif menjalankan praktik keterbukaan informasi.

“Karena banyak masyarakat kadang tidak mengetahui bahwa mereka berhak memperoleh informasi tersebut. Itu yang harus diperhatikan, bagaimana badan publik aktif mendorong masyarakat untuk memperoleh informasi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KID DIY, Moh. Hasyim berharap dengan adanya Perda ini, PPID di masing-masing Badan Publik di DIY dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menyediakan informasi, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih maksimal.