Sleman – Informasi tidak benar yang beredar tentu dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Adanya kelompok yang mampu mengelola informasi sehingga informasi yang beredar merupakan informasi yang benar menjadi sebuah kebutuhan.

Baru-baru ini contohnya, informasi terkait bencana gempa yang menimpa Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sekitarnya, tersebar dengan cepat bahkan sebelum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah. Ini menunjukkan peran masyarakat dalam proses penyebaran informasi di Indonesia cukup aktif. Dalam hal ini, pemerintah menyadari bahwa arus informasi tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Karenanya, pemerintah mengupayakan sebuah wadah komunikasi masyarakat yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Wadah ini disebut dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Pemerintah Kabupaten Sleman resmi menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman nomor 51 tahun 2017 tentang Kelompok Informasi Masyarakat ini pada 29 November 2017. Menurut Intriati Yudatiningsih, Kepala Dinas Kominfo Sleman Perbup ini dijadikan acuan dalam penataan kelembagaan KIM. “Dengan terbitnya perbup tersebut itu untuk Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah ada ini akan ditata kembali jadi terutama kelembagaannya,” tutur Intri di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Bupati Sleman nomor 51 tahun 2017, Selasa (19/12) di Aula Bappeda Sleman.

KIM dituturkan Intri ke depan dapat memberikan manfaat terkait penyebaran informasi yang ada di Kabupaten Sleman, termasuk informasi kebencanaan. “KIM ini ke depan bisa sebagai tangan panjang desa itu untuk memberikan segala informasi termasuk informasi kebencanaan,” jelas Intri.

Hal ini diamini oleh Plt Kepala Pelaksana BPBD DIY, Krido Suprayitno. Krido menjabarkan bahwa KIM saat ini mesti belum terpola dan terstruktur telah masuk ke dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB). “Kalau sekarang adanya KIM saat ini ini terwadahi di forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), ketika Kabupaten Sleman Provinsi DIY membentuk DESTANA, tetapi belum terpola belum terstruktur,” tutur Krido.

Krido menambahkan bahwa dalam proses pengurangan risiko bencana, tak hanya teknologilah yang digunakan tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat. “Bagaimanapun secanggih-canggihnya alat teknologi masalahnya ada dalam masyarakat. Bisa saja teknologinya canggih tapi orangnya tidak aktif, bisa jadi juga manusianya aktif tapi teknologinya tidak canggih. Jadi, bagaimana mensinergikan atas kapasitas masyarakat dengan teknologi yang sudah ada,” terang Krido.

Selain itu, proses pengurangan risiko bencana juga membutuhkan data yang real time dan akurat sehingga masyarakat yang di lapanganlah yang bisa menyampaikan informasi berkaitan kebencanaan tersebut. “Yang tahu persis di lapangan itu kan masyarakat bukan teman-teman aparat birokrasi atau petugas. Nah, masyarakat ini kan dari teman-teman KIM yang sudah terpola dan terstruktur mengadakan koordinasi mitigasi yang terwadahi di forum Pengurangan Risiko Bencana di desa,” tambah Krido.