Dalam rangka meninjau ulang keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi DIY bersama Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menggelar Forum PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Rabu (24/2/2021). Bertempat di Ruang Kresna Dinas Kominfo DIY, acara tersebut turut dihadiri oleh PPID Kota dan Kabupaten baik secara langsung maupun daring.

Hal utama yang menjadi pembahasan dalam forum tersebut adalah laporan hasil monitoring dan evaluasi atau monev keterbukaan informasi publik berbagai Badan Publik di Provinsi DIY tahun 2020.

Ketua KID DIY, Moh. Hasyim menyebutkan bahwa monev tahun 2020 tidak hanya sekedar formalitas maupun rutinitas saja. Ia berharap bahwa monev bisa menjadi semangat untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan kewajiban sebagai Badan Publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

“Dari monev ini dapat diidentifikasi capaian yang sudah bagus yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan,” imbuhnya.

Selain itu, pelaksanaan monev juga diharapkan mampu membantu Badan Publik untuk mengidentifikasi titik lemah yang perlu diperbaiki dimasa yang akan datang. Moh. Hasyim juga mengharapkan hasil monev tahun 2021 mendatang akan lebih baik dalam meningkatkan kualitas pemberian informasi kepada masyarakat.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY, Rony Primanto Hari, keterbukaan informasi publik sudah menjadi komitmen bersama yang harus dijadikan pedoman untuk implementasi yang lebih baik lagi.

“Keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintahan menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” tambahnya.

Dari hasil monev tahun 2020, keterbukaan informasi publik sudah menunjukkan hasil yang baik. Meski begitu, peningkatan yang dicapai masih dinilai kurang jika dibandingkan dengan keterbukaan informasi publik di pemerintahan daerah yang lain.

Rudy Nurhandoko, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi KID DIY turut menyampaikan laporan hasil monev tahun 2020. Monev tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kominfo, Ide dan Analitika Indonesia (IDEA), Masyarakat Peduli Media (MPM), Combine Resource Institution (CRI), dan beberapa perguruan tinggi seperti UGM, UII, dan UNISA.

KID DIY menggolongkan Badan Publik ke dalam lima kategori, yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Dari laporan tersebut, didapatkan hasil sebanyak 9 persen Badan Publik masuk kategori informatif, 13 persen menuju informatif, 19 persen cukup informatif, 28 persen kurang informatif, dan tidak informatif sebanyak 31 persen.

Pelaksanaan monev, menurut Rudy Nurhandoko, bukan merupakan tujuan, tetapi sebagai alat untuk perbaikan keterbukaan informasi dimasa yang akan datang. Hal yang paling utama menurutnya adalah action atau tindakan apa yang harus dilakukan dengan hasil monev tersebut.

“Masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa menentukan sendiri tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan dengan hasil tersebut, baik itu perbaikan proses maupun perbaikan sumber daya,” lanjut Rudy Nurhandoko.

Selain itu, dibahas pula soal aspek process, people, serta system terkait PPID di Provinsi DIY, baik itu PPID Utama maupun PPID Pembantu. System dianggap menjadi aspek yang paling utama karena berkaitan dengan anggaran. Pasalnya, banyak OPD yang tidak menganggarkan adanya PPID.

Hal tersebut kemudian dinilai menjadi koreksi bersama seluruh Badan Publik di Provinsi DIY mengingat bahwa keberadaan PPID penting bagi keterbukaan informasi publik.