Sleman – Selama ini Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyediakan banyak cara untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduannya kepada pemerintah secara cepat, mudah, dan murah. Jumlah kanal aduan yang disebut dengan Lapor Sleman yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman sebanyak 13 kanal yang terdiri dari kanal milik Pemerintah Pusat melalui SP4N Lapor serta kanal milik Pemerintah Daerah berupa website, aplikasi, sms, email, call center, dan media sosial.

“Untuk pelayanan pengaduan di Kabupaten Sleman, kita sebut sebagai Lapor Sleman. Nah itu tidak semata-mata dalam satu aplikasi, tetapi dalam multikanal,” jelas Syarifah Thurayyah, Pranata Humas Ahli Muda selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman ketika menjadi narasumber dalam Rapat Pembahasan Bab Sosial, Kependudukan, Kesehatan dan Komunikasi dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), di RR. Kalpataru Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dleman, Selasa (15/3/2022).

“Tiga kanal aduan dari pemerintah pusat yakni SP4N Lapor yang koordinatornya Kementerian PAN dan RB, sedangkan sepuluh kanal lainnya dibuka oleh Pemkab Sleman,” jelasnya.

Tiga kanal aduan SP4N Lapor berupa website lapor.go.id, aplikasi SP4N Lapor!, dan SMS 1708, sedangkan sepuluh kanal aduan Lapor Sleman lainnya berupa website lapor.slemankab.go.id, website slemankab.go.id/surat-warga, aplikasi Lapor Sleman di android dan iOS, SMS 0811 259 5000, email lapor@slemankab.go.id, call center Pemkab Sleman 0274-868405, serta media sosial Pemkab Sleman (Instagram kabarsleman, Facebook Pemkab Sleman, Twitter @kabarsleman).

“Dan ada juga yang datang langsung ke Dinas Kominfo Sleman, meskipun sangat jarang terjadi,” imbuhnya lagi. Wanita yang akrab disapa Ayya ini juga menambahkan jika pengaduan yang diterima Pemkab Sleman semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Seiring dengan penambahan kanal aduan serta pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat semakin digital dan lebih memanfaatkan media online, pada tahun 2021 jumlah aduan meningkat dari tahun sebelumnya dengan total sebanyak 4.050 aduan. Dari jumlah tersebut, kanal aduan yang paling sering digunakan masyarakat pada dua tahun terakhir (2020-2021) ialah Instagram. Di samping itu, topik yang paling banyak disampaikan masyarakat ialah mengenai layanan kesehatan khususnya terkait Covid-19.

“Di tahun 2021 ada sebanyak 4050 aduan, tapi itu tidak semata-mata aduan, ada permintaan informasi, penyampaian aspirasi dan lain-lain. Jadi kita (Dinas Kominfo Sleman) memasukkan keseluruhannya itu ke Lapor Sleman. Dari 4050 aduan itu ada 93% yang sudah terselesaikan dan 7% yang belum,” papar Ayya.

Ayya membeberkan bahwa tim pengelola pengaduan di Kabupaten Sleman sebanyak 53 pejabat penghubung pengelola pengaduan yang tersebar di 49 instansi.

Dalam penyusunan DIKPLHD tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman turut berkontribusi memberikan data pengaduan masyarakat terkait Dinas Lingkungan Hidup yang masuk melalui kanal-kanal yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sleman. Di Dinas Lingkungan Hidup sendiri saat ini dialokasikan sebanyak 2 orang pejabat penghubung yang berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan di UPTD Pelayanan Persampahan.

Selama tahun 2021, data pengaduan yang masuk di Lapor Sleman untuk Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 93 aduan, dimana 60,2% masuk ke DLH dan 39,8% ke UPT Pelayanan Persampahan. Topik aduan yang sering dikemukakan masyarakat antara lain mengenai pemangkasan pohon perindang, penumpukan sampah, pembakaran sampah, dan limbah/polusi udara. Dari total aduan tersebut, 100% telah terselesaikan.

Pada kesempatan itu Ayya juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi rekomendasi bagi DLH diantaranya: sosialisasi secara masif tentang penanganan sampah dan limbah di Kabupaten Sleman, serta penyampaian jawaban aduan kepada masyarakat yang lebih komprehensif disertai dokumentasi bukti tindaklanjut.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan laporan status lingkungan hidup daerah yang menjadi sarana penyedia data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2022.

Penyusunan DIKPLHD tersebut berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact, Response). DIKPLHD disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan keanggotaannya yang melibatkan unsur-unsur perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.