Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman menerima kunjungan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Diskominfo Sleman, Jumat (16/4/2021).

Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Kudus beserta wakil dari fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Golongan Karya (Golkar), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Sleman, didamping oleh Sekertaris Diskominfo Sleman, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan Kepala Seksi Persandian.

Mewakili rombongan, Ketua Komisi A DPRD Kudus, Nur Hudi menyebutkan bahwa maksud kunjungan dilakukan selain untuk silaturahmi, juga untuk berbagi ilmu berkaitan dengan komunikasi informasi publik.

“Terima kasih telah menerima kami dengan baik, kami sungguh terhormat bisa melaksanakan kunjungan di Kominfo Kabupaten Sleman. Yang kami mungkin maksudkan untuk kunjungan kerja ini pada mencari informasi yang berkaitan untuk Kabupaten Kudus, diantaranya adalah bagaimana melaksanakan komunikasi informasi di era pandemi ini, inovasinya bagaimana, dan bagaimana untuk target ke depannya,” jelas Nur Hadi.

Terkait informasi publik, Nur Hadi menuturkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kudus masih terbilang cukup. “Kami terakhir di Kominfo mendapat tambahan anggaran 22,5 M di publikasinya termasuk cetak, online, dan TV regional sekitar 10, terus kabel FOnya, dan lain-lain. Untuk informasi publiknya masih harapan. Sementara untuk keterbukaan informasi publiknya, Kabupaten Kudus sampai saat ini masuk kategori menuju informatif di peringkat 14 dari 35 Kabupaten di Jateng,” tuturnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Sleman, Eka Suryo Prihantoro mengungkapkan bahwa terkait informasi publik, masyarakat memilik hak keterbukaan informasi serta melakukan sengketa informasi.

“Masyarakat bisa meminta informasi kepada pemerintah, kemudian kita melihat informasi yang diminta itu apa, baru kita berikan. Kecuali tidak kita berikan karena informasi yang diminta itu masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan. Masyarakat bisa mengadu ke Komisi Informasi Publik di Provinsi, kemudian mediasi dan sebagainya sampai ke sidang,” ungkapnya.

Bimtek Digital menjadi salah satu wujud upaya publikasi dan branding yang dilakukan Diskominfo Sleman untuk masyarakat. “Di Komifo Sleman, kami ada Bimtek Digital. Pelatihan digital yang berkaitan dengan marketing digital, bagaimana cara penyebaran informasi. Itu masuk di bidang IKP,” tambah Eka.

Noor Hidayati ZP, selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sleman menuturkan bahwa pengelolaan publikasi informasi Kominfo Sleman memiliki beberepa media, termasuk media sosial. Pemanfaatan media sosial dinilai penting karena dapat menjangkau khalayak luas dan berkomunikasi secara nonformal dengan masyarakat.

“Ada 3 macam, ada Media Center Sleman, Dinas Kominfo, dan Pemkab Sleman. Kami Kelola channel Youtube Sleman TV, Facebook dari Media Center ada, Diskominfo ada, Pemkab Sleman juga ada, Instagram juga ada 3 media, begitupun dengan Twitter. Terdapat pula publikasi media cetak yang bekerjasama dengan wartawan di Pemda dan pembuatan Kalender,” tutur Noor Hidayati ZP.

Lebih lanjut, Noor Hidayati ZP menambahkan bahwa sebagai bentuk keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung maupun menggunakan aplikasi e-PPID.

Beberapa upaya implementasi keterbukaan informasi publik tersebut menghantarkan Diskominfo Sleman menjadi badan publik yang tergolong informatif. “Terkait dengan monev, monitoring dan evaluasi bagaimana badan publik itu melakukan keterbukaan informasi publik, Alhamdulillah untuk sleman sejak Kominfo berdiri pada 2017 itu kompetisi atau monev sudah masuk informatif,” ungkapnya.

Sebagai penutup, diskusi tersebut dilanjutkan dengan saling bertukar cinderamata dari Komisi A DPRD Kudus dengan Diskominfo Sleman. (Rep Afiqa)