Keterbukaan informasi di setiap badan publik memerlukan komitmen dari semua pihak. Hal tersebut yang mendorong Komisi Informasi Daerah (KID) DIY melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kunjungan kelima Komisioner yang dipimpin langsung oleh Ketua KID DIY tersebut diterima Wakil Bupati Sleman di Ruang Tamu Bupati Sleman pada Jumat (23/4/2021). Turut hadir pada penerimaan tersebut Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sleman, Kepala Bagian Hukum Setda Sleman dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sleman.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KID DIY, Moch. Hasyim menjelaskan maksud kunjungan tersebut guna menjalin silaturahmi serta mengkomunikasikan program kerja.

“Kami datang silaturahmi untuk lebih mengenalkan program 2021 yang berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2008 diberi amanah untuk melaksanakan Undang-undang keterbukaan informasi publik dengan mendorong Badan Publik untuk melaksanakan kewajibannya membuka informasi yang seharusnya dibuka pada masyarakat,” jelasnya.

Hasyim juga menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik tahun 2020 di seluruh DIY termasuk Sleman.

“Ada lima kualifikasi badan publik, yang pertama adalah informatif dengan skor 90 keatas. Kedua menuju informatif dengan skor 80 – 89, ketiga ialah cukup informatif mulai dari 60 – 79. Yang keempat ialah kurang informatif itu 40 – 59, dan tidak informatif itu dibawah 40,” ungkap Hasyim.

Berdasarkan lima kualifikasi Monev tersebut, terdapat 7 badan publik Pemerintah Kabupaten Sleman yang Informatif, 9 badan publik menuju informatif, 7 badan publik cukup informatif, dan selebihnya tidak Informatif.

Untuk tahun 2021, Komisi Informasi Pusat (KIP) menaruh perhatian terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik desa. Bekerja sama dengan Kementerian Desa, KIP memiliki program Apresiasi Desa.

Sri Surani, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KID yang juga bertindak sebagai Ketua Monev 2021 menghimbau agar pada bulan Mei Pemkab Sleman sudah menyiapkan satu desa untuk diseleksi di tingkat DIY. “Kita mulai sosialisasikan lebih awal dengan harapan Pemerintah Kabupaten dapat menyiapkan perwakilan desa yang memiliki indikator payung hukum keterbukaan informasi publik,” ungkapnya. (Rep Afiqa)