Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik di tingkat kalurahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sleman menggelar Sosialisasi Pembentukan PPID Kalurahan tahap I, Kamis (25/2/2021). Acara yang diadakan di Ruang Rapat Lt. 3 Sekretariat Daerah Sleman ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) DIY Moh. Hasyim yang bertindak sebagai narasumber.

Sosialisasi sendiri dijadwalkan akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari terjadinya kerumunan peserta, dengan tahap pertama ini terdiri dari kalurahan yang terdapat di 5 kapanewon di Kabupaten Sleman, yaitu Kalurahan di Kapanewon Minggir, Moyudan, Seyegan, Godean, dan Tempel.

Moh. Hasyim dalam pemaparannya menyebutkan bahwa keterbukaan informasi untuk publik dapat dikatakan sebagai salah satu pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak untuk memperoleh informasi.

“Seperti yang dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana seluruh informasi itu sifatnya terbuka, kecuali ada beberapa informasi yang dikecualikan, misalnya informasi yang mengancam keamanan atau informasi pribadi seseorang,” paparnya.

Oleh karena itu, Hasyim meminta para pejabat publik untuk mengubah perspektif dan pola pikir mereka dalam menyikapi keterbukaan informasi ini. “Kalau biasanya kita anggap membuka informasi untuk publik itu bahaya, sekarang kita ubah cara pandang itu. Untuk pelayanan informasi juga, dulu dipersulit dan lama, sekarang harus dipermudah dan dipercepat,” jelas Hasyim lagi.

Pembentukan PPID sampai ke tingkat kalurahan dikatakan Hasyim juga dapat menjadi media masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan. Bahkan dengan kemudahan memperoleh informasi, Hasyim menyebutkan bahwa masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam menjalankan program-program pemerintah.

“Keterbukaan informasi juga dapat menjadi kontrol untuk pemerintah supaya berhati-hati dan tidak berani korupsi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Eka Suryo Prihantoro mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini telah berupaya untuk memudahkan pelayanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di Kabupaten Sleman, salah satunya melalui pembentukan PPID sampai di tingkat Kalurahan.

Menurutnya, tersedianya PPID di tingkat kalurahan akan sangat membantu implementasi keterbukaan informasi untuk publik, terlebih diera informasi ini. “Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus melakukan pembinaan dan monitoring di kalurahan hingga PPID di tingkat kalurahan terbentuk 100%,” jelas Eka.

Mendukung pernyataan Eka, Sekretaris Dinas Kominfo Sleman, Purwati menyebutkan bahwa Pemkab Sleman akan mengatur jadwal untuk melakukan pendampingan dalam proses pembentukan PPID kalurahan. Selain itu, Pemkab juga akan membentuk tim pertimbangan untuk menentukan informasi yang harus disediakan oleh kalurahan.

“Mana saja informasi yang dapat diberikan ke publik, mana yang harus dirahasiakan. Ini juga untuk menghindari orang-orang yang meminta informasi untuk hal yang tidak wajar,” ujarnya.

Sehingga ia berharap setiap kalurahan dapat bergerak dengan cepat dalam menyelesaikan proses pembentukan PPID di kalurahannya. “Seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan ini agar dapat menyelesaikan pembentukan PPID di tingkat kalurahan sebelum deadline, yaitu pada tanggal 11 Maret 2021,” ucap Purwati. (Rep Hida)