Sleman – Sumber Daya Manusia (SDM) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu tantangan dalam pelayanan publik pengelolaan pengaduan. Dalam praktiknya, pengelolaan pengaduan ini seringkali disampirkan sebagai tugas tambahan kepada pegawai yang sebelumnya sudah memiliki tugas pokok sendiri.

“Selain karena kapasitas SDM bervariasi dan membutuhkan peningkatan kemampuan memberikan respon atas layanan aduan, ada juga dobel penugasan dimana admin memiliki tugas lain selain menangani layanan aduan, sehingga bebannya ganda,” kata Yusnita lke Christanti, Local Coordinator Kabupaten Sleman dari tim Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) saat mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Kamis (17/6/2020).

Hal ini dibenarkan oleh Eka Suryo Prihantoro, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Eka Suryo Prihantoro meminta tim UI-CSGAR untuk bisa menyampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk bisa menyediakan formasi tenaga fungsional pengelola aduan. “Karena terus terang saja pegawai kami kurang. Banyak yang rangkap jabatan. Supaya jabatan fungsional pengaduan ini bisa menarik (peminat), itu berhubungan dengan reward tunjangan jabatan fungsional dan batas usia pensiun,” ujar Eka Suryo Prihantoro.

Tersedianya jabatan fungsional (jabfung) pengelola pengaduan akan menjadikan pengelolaan pengaduan tidak lagi menjadi tugas tambahan, melainkan menjadi tugas pokok sehingga petugas dapat bekerja secara penuh dan mendapatkan kepastian tentang jaminan jenjang karir. Muaranya adalah pelayanan pengaduan yang optimal.

Selain soal SDM, UI-CSGAR merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang layanan publik. Perda itu nantinya memuat pasal standar penanganan layanan aduan, unit dan pejabat pengelola layanan aduan, peran dan tanggung jawab unit dan pejabat pengelola layanan aduan, anggaran pengelolaan layanan aduan, termasuk alokasi untuk operasionalisasi layanan, integrasi dan pemanfaatan data aduan , peningkatan kapasitas pengelola layanan aduan, dan pelibatan kelompok masyarakat dalam layanan aduan secara inklusif.

UI-CSGAR bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB, Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP) dalam proyek pengembangan kurikulum dan modul pelatihan serta penerapan strategi penjangkauan masyarakat untuk sistem pengelolaan pengaduan nasional SP4N-LAPOR!. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N-LAPOR!), dimana output yang diharapkan dapat dicapai adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pengaduan pemerintah pusat dan daerah, dan peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat tentang penggunaan SP4N-LAPOR!.

Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah percontohan proyek ini bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sumatera Barat, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tangerang. Proyek ini dilaksanakan dengan periode pelaksanaan selama enam bulan dimulai pada awal bulan Januari sampai Juni 2021.