Di era digital ini, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi di internet terutama di media sosial. Melalui acara Sosialisasi Layanan Bahasa dan Hukum Kabupaten Sleman pada Selasa (6/4/2021), Balai Bahasa DIY berusaha mengedukasi masyarakat agar bisa mengakses maupun menyebarkan informasi secara bijak di dunia maya.

Acara tersebut diselenggarakan di The Alana Yogyakarta Hotel dengan menghadirkan Purwati, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman sebagai narasumber.

Di Indonesia, kata Purwati, ada sebanyak 202,6 juta pengguna internet dengan 170 juta pengguna aktif media sosial pada bulan Januari 2021. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2020 dan menunjukkan bahwa aspek kehidupan masyarakat telah berubah menjadi technology-based.

Dalam paparannya, Purwati juga menyebutkan beberapa potensi kerawanan siber sebagai akibat dari penyalahgunaan atau pemakaian bahasa yang tidak tepat di internet. Beberapa di antaranya seperti cyber bullying, cyber fraud, porn, cyber gambling, hingga cyber stalking.

“Netizen sering beranggapan bahwa dunia siber berbeda dengan dunia nyata, jadi tidak perlu etika di sana,” tegas Purwati.

Purwati turut menyampaikan bahwa Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara dalam survei untuk tingkat kesopanan di dunia maya. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika di media sosial belum diterapkan dengan baik oleh netizen Indonesia.

Menurutnya, ada tiga faktor penting yang memengaruhi risiko kesopanan netizen di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah hoaks dan penipuan yang naik 13 poin ke angka 47 persen, ujaran kebencian yang naik 5 poin menjadi 27 persen, serta diskriminasi sebesar 13 persen yang turun sebanyak 2 poin dari tahun lalu.

Untuk kaitannya dengan hukum, Purwati menambahkan bahwa etika berbahasa di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kedua undang-undang tersebut, Purwati menggarisbawahi pasal 27 hingga pasal 29 yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran etika di internet seperti pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) dan kekerasan serta pengancaman dalam pasal 27 ayat (4).

Purwati mengharapkan masyarakat sebagai pengguna media sosial bisa lebih bijak dalam berbahasa agar tidak melanggar pasal-pasal tersebut.