Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik

  • Setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia dapat mengakses informasi publik dari badan publik kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Akses informasi publik dilakukan dengan cara melihat dan/atau mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.
  • Jenis permohonan informasi publik meliputi: akses informasi publik; dan/atau wawancara.
  • PPID atau PPID Pembantu menerima permohonan untuk mengakses informasi publik, dan/atau wawancara, atau menolak permohonan paling
    lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan telah dinyatakan lengkap dan benar.

Tata Cara Permohonan Informasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik

Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID dan PPID Pembantu apabila pemohon informasi publik telah melengkapi persyaratan administrasi.

Persyaratan administrasi permohonan informasi publik sebagai berikut:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon informasi publik;
b. akta pendirian badan hukum bagi pemohon institusional;
c. surat keterangan dari instansi pemohon institusional;
d. tujuan penggunaan informasi publik; dan
e. daftar pertanyaan untuk permohonan informasi berupa wawancara.

Prosedur

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi publik yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPID dan/atau PPID Pembantu sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi formulir diatur oleh PPID.

(5) PPID dan PPID Pembantu mencatatkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam register permohonan dan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan.

(6) PPID atau PPID Pembantu menerima permohonan untuk mengakses informasi publik, dan/atau wawancara, atau menolak permohonan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan telah dinyatakan lengkap dan benar.

(7) PPID atau PPID Pembantu menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon informasi publik dalam hal permohonan informasi publik dilakukan melalui surat, surat elektronik, atau faksimili.

(8) Apabila permohonan informasi publik ditolak oleh PPID atau PPID Pembantu, PPID atau PPID Pembantu menyampaikan alasan penolakan kepada pemohon informasi publik paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dari pemohon secara lengkap dan benar.

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam hal:

  1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan perundang-undangan;
  2. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalamketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  7. penyampaian informasi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 19 ayat (2).(lihat Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada:
a. Bupati apabila permohonan informasi publik disampaikan kepada PPID; dan
b. PPID apabila permohonan informasi publik disampaikan kepada PPID Pembantu.

Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 37

  • Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
  • Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

  • Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  • Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.