Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Forum Komunikasi PPID Kabupaten/Kota pada Kamis (13/2/2020). Forum yang diadakan di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut membahas tentang Prosedur Sengketa Informasi serta Penyelarasan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

Dalam forum tersebut, Moh Hasyim, Ketua KID DIY mengatakan bahwa dalam sengketa informasi pada dasarnya melibatkan 2 pihak yaitu badan publik dan pengguna informasi publik terkait menggunakan dan memperoleh informasi.

“Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 1, angka 5 mendefinisikan sengketa informasi sebagai sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi,” ujarnya.

Moh Hasyim menambahkan, selain definisi yang dijadikan acuan dari undang-undang, ada juga definisi lain yang tidak ada pada undang-undang yaitu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang biasa disebut PSIP. PSIP tersebut dikatakan Moh Hasyim merupakan upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon PSIP kepada Komisi Informasi sesuai dengan peraturan.

“Maka dari sini kita simpulkan bahwa para pihak dari PSIP itu adalah pemohon PSIP dan termohon PSIP yang tidak lain merupakan badan publik,” bebernya. (Rep Ifan)