Sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, Kapanewon Ngemplak mengadakan evaluasi terkait pelayanan informasi pada Kamis (24/6/2021). Bertempat di Pendopo Kantor Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, acara tersebut turut menghadirkan perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sleman sebagai narasumber.

Yudiarto Setiawan selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo sekaligus bertindak sebagai narasumber menyebutkan bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sleman semakin kuat.

Hal tersebut didorong dengan adanya undang-undang, PERKI, Perbup, hingga SK Bupati dan diperkuat dengan diresmikannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

Bertolak belakang dengan fakta tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kapanewon Ngemplak masuk ke dalam kategori kurang informatif. Dengan kata lain, Kapanewon Ngemplak dianggap memiliki tingkat keterbukaan informasi publik yang rendah.

Data tersebut sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Komisi Informasi Daerah (KID) DI Yogyakarta tahun 2020. Sebelumnya pada tahun 2017, Kapanewon Ngemplak sempat mendapat peringkat pertama dalam hal keterbukaan informasi publik.

“Tahun 2017 ada di peringkat pertama, tahun 2018 di peringkat kedua, tahun 2019 tidak masuk ke dalam peringkat lima teratas, dan tahun 2020 masuk ke dalam kategori kurang informatif sesuai dengan sistem klasifikasi terbaru dari KID DIY,” ungkap Yudi.

Ade Fitasari, Pengolah Data Pelayanan sekaligus salah satu Pengelola PPID Kapanewon Ngemplak, menuturkan beberapa kendala dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di kapanewon. Menurutnya, pengelolaan website yang ideal seharusnya memiliki tim grafis, teknis, dan redaksi.

“Tetapi Kapanewon Ngemplak hanya punya tim grafis yang melakukan dokumentasi,” kata Ade.

Kendala tersebut pada akhirnya menghambat penyebarluasan informasi yang menyebabkan Kapanewon Ngemplak menjadi kurang informatif pada tahun 2020 lalu.

Ade menambahkan bahwa Kapanewon Ngemplak memiliki bank data untuk dijadikan konten website berupa grup WhatsApp. Namun, informasi kegiatan yang diberikan melalui grup tersebut seringkali tidak lengkap dan menghambat dalam pembuatan konten berita sesuai kaidah jurnalistik.

“Apa yang kita butuhkan adalah optimalisasi bank data dan memperbaiki alur informasi, melengkapi informasi yang dikirim di grup, dan mengaktifkan kembali sistem notulensi kegiatan,” jelas Ade.

Sejalan dengan evaluasi dari Ade, Siti Wahyu Purwaningsih selaku Panewu Ngemplak berharap bahwa Kapanewon Ngemplak bisa menunjukkan peningkatan pada monev berikutnya.

“Kita evaluasi bersama, mana yang kurang sama-sama kita push dan berusaha menjadi lebih baik,” imbuhnya.