Sleman – Untuk meningkatkan kapasitas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR sebagai sistem pelayanan masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI bekerja sama dengan Lembaga Mitra Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) menggelar Workshop dengan tajuk SP4N-LAPOR untuk Pengambil Kebijakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Kamis (19/8/2021).

SP4N-LAPOR sendiri merupakan sistem aduan telah diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik maupun sistem pelayaan publik nasional.

“SP4N-LAPOR ada beberapa amanat dari peraturan perundang-undangan yang pertama dari UU nomor 5 tahun 2009 tentang pelayanan publik, juga aturan presiden nomor 76 tahun 2013 tentang sistem pengajuan pelayanan publik nasional, kemudian peraturan lain yang ikut mendukung,” jelas Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Yanuar Ahmad.

Dengan adanya aplikasi SP4N-LAPOR, lanjut Yanuar, penyampaian dapat dapat dilakukan lebih mudah dan tidak terbatas oleh tempat dan waktu, sehingga dapat mempercepat proses pengaduan.

Sementara itu, Anggota OMBUDSMAN Republik Indonesia, Dadan S Suharmawijaya mengatakan SP4N-LAPOR dapat digunakan sebagai penyimpanan big data, yang mana data tersebut dapat digunakan untuk membuat kebijakan untuk publik.

Semua institusi pelayanan publik diintegritaskan ke dalam SP4N-LAPOR, dari sini kita akan mencipatakan big data yang bisa dipakai untuk apapun sehingga para pengambil kebijakan bisa memanfaatkan data dari dashboard untuk membuat kebijakan,” jelas Dadan.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sleman, Noor Hidayati berharap semua sistem aduan di daerah dapat terhubung ke pusat, sehingga dapat memudahkan pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Aplikasi yang sudah ada ini kita integrasikan dengan SP4N-LAPOR, misal ada laporan lewat Lapor Sleman (sistem aduan di Sleman) tapi kewenangannya kementerian akan langsung di-forward ke SP4N-LAPOR, dari sana yang akan melaporkan ke kementerian,” ujar Noor Hidayati. (Rep Nikke)